Dapodik, wah, mungkin hampir setiap guru di Republik Indonesia pernah mendengarnya atau bahkan dibuat pusing olehnya. Namun ada juga lho, yang sama sekali tidak tahu seluk beluknya. Bahkan di sebuah kecamatan tempat kakakku bertugas, konon dapodik seluruh SD se-kecamatan-nya di kelola oleh UPTD-nya, wal hasil, tidak ada 1 pun guru yang valid datanya sampai dengan pertengahan April 2013. Inilah sebuah potret dunia pendidikan di negeri ini. Masih saja ada pihak-pihak yang tidak ingin mempercayai pihak sekolah, bahkan pada level manajemen sekalipun. Wow, ...... mengenaskan.
Kita harus meyakini bahwa pemerintah saat ini, khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah berada pada jalur yang benar. Saya melihat hal ini dari 2 sisi saja yaitu, alat instrumen dan validitas data. Alat instrumen untuk jenjang SD dan SMP berupa aplikasi dapodik telah memangkas sebagian besar ketidakpedulian guru terhadap profesinya. Mereka kadang hanya mengajar 6 atau 12 jam pelajaran per minggu, tetapi tetap dapat tunjangan sertifikasi, sekarang? Tidak bisa lagi.
Validitas data melalui aplikasi, relatif lebih dapat dipertanggungjawabkan, asal operator benar-benar menginput data apa adanya dan operator pusat teliti, serta tegas. Namun, kelemahan-kelemahan tentu masih ada, tinggal bagaimana pemerintah mau mengatasinya.
